Archive for the ‘Hukum’ Category

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya serta mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pembangunan ketenagakerjaan dilandasi dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Kegiatan pembangunan ketenagakerjaan melibatkan berbagai faktor, seperti pekerja dan pengusaha, dimana di dalamnya terdapat hubungan kerja. Dalam hubungan kerja tersebut, seringkali diperoleh kenyataan bahwa pekerja berada pada posisi yang penuh dengan risiko. Risiko sosial yang sering dialami tenaga kerja adalah : kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, kematian, dan datangnya hari tua. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan tenaga kerja dan keluarganya sehingga pekerja terpaksa tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, bahkan untuk selamanya, dan penghasilannya akan berkurang atau mungkin juga terhenti. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (more…)

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah
Sebagai bagian dari kehidupan global, bangsa Indonesia tidak akan terlepas
dari akibat sampingan kemajuan IPTEK yang berasal dari negara-negara maju,
sehingga akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu bangsa atau negara
tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu bangsa atau negara
dapat merambah ke segala aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, aspek politik,
aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan dan juga aspek
hukum.
Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu maka perilaku dari
seluruh komponen bangsa harus selalu didasarkan pada hukum, baik itu rakyat
biasa maupun pejabat pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka
barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan harus
mendapat sanksi atau hukuman berdasarkan atas kesalahan tersebut. Salah satu
faktor yang mendorong tegaknya supremasi hukum di Indonesia itu dikarenakan
adanya peranan polisi sebagai salah satu aparatur negara.
Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota
polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan
warga masyarakat umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penindak dan
pemelihara kedamaian, yang merupakan bagian dari fungsi keamanan ketertiban
masyarakat atau kamtibmas (Dalam Tabah, 1991 : xv). (more…)